Saturday, May 16, 2020

MEDIASI DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF



Hakam dan mediasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama bertujuan mencapai ishlah  atau yang sering disebut dengan proses perdamaian bagi para pihak-pihak yang berselisih. Pada awalnya, pihak yang mendamaikan suatu perselisihan hanya seorang, maka disebut hakam. Ketika ada dua pihak yang mendamaikan suatu perselisihan, maka disebut hakamain.
Proses mendamaikan para pihak yang berselisih telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dengan adanya pertengkaran yang menimta para sahabat. Nabi sebagai khalifah, mempunyai kewenangan untuk mendamaikan berbagai macam perselisihan yang terjadi pada saat itu.Dapat diakui bahwa proses mendamaikan pihak yang berselisih telah ada pada Zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk penamaan hakamain atau mediasi, itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama-ulama yang hidup setelahnya. Oleh karena itu, pada masa Nabi Muhammad dapat disebut dengan masa pembentukan dan pewahyuan. Sama halnya dengan proses perdamaian yang terjadi di Pengadilan Agama.
Di sana tidak disebut dengan hakam/hakamain, namun lebih sering disebut dengan mediasi. Perbedaan antara hakamain dan mediasi yaitu, terletak ada atau tidaknya akta perdamaian. Pada saat Nabi atau para sahabat berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, tidak ada akta perdamaian, namun di Pengadilan Agama saat ini apabila pihak-pihak yang bersengketa berhasil mendamaikan pihak yang bersengketa, maka dibuatkanlah akta perdamaian. Jika para pihak masih belum sepakat untuk berdamai, maka dilanjutkan proses persidangan oleh hakim.

Pengertian  Mediasi, Tahkim dan Hakam

Menurut bahasa, mediasi berasal dari bahasa latin, mediare, yang berarti berada di tengah. Pengertian ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pada pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna bahwa mediator harus ada pada posisi yang netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.
Dalam bahasa lain, mediasi dapat diartikan sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar lembaga peradilan. Dengan kata lain, mediasi merupakan salah satu bentuk negoisasi antar dua individu atau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistik. Good Paster, salah seorang pegiat resolusi konflik menyatakan bahwa “mediasi” adalah proses negoisasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan pihak yang bersengketa, membantu mereka mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.
Dalam konteks Indonesia, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan memperhatikan beberapa rumusan tentang definisi mediasi tersebut, dapat dipahami bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian persengketaan dengan menggugah kesadaran hukum para pihak untuk mencari kesepakatan melalui bantuan mediator yang netral.
Diantara masalah yang dihubungkan oleh para fuqaha dengan lembaga peradilan ialah tahkim. Tahkim yaitu menyerahkan diri atau urusan kepada orang yang dianggap cakap dan pandai menyelesaikan sesuatu dengan menyenangkan kedua belah pihak.
Secara bahasa, tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu, tahkim digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi di antara dua belah pihak atau lebih. Tahkim yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa para pihak, dengan memberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (mediator) sebagai penengah atau sebagai orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa itu,sedangkan tahkim menurut penetapan hukum fiqih adalah mengangkat seseorang menjadi hakim yang berfungsi sebagai hakam antara kedua belah pihak yang sedang bertengkar atau yang sedang berkhusumat.
Orang yang diserahkan hukum kepadanya disebut hakam atau muhakam. Hakam atau muhakam adalah orang yang diminta untuk memberi putusan. Syariat islam membenarkan  penyerahkan putusan hukum kepada seorang muhakam.

Dasar Hukum Mediasi dalam Al-Quran dan Hadits

Firman allah SWT


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An Nahl: 90)

Yang dimaksud keadilan dalam ayat tersebut tidak hanya keadilan mengadili dalam persidangan saja, termasuk adil dalam masalah mediasi yang membutuhkan ijtihad dari hakam maupun hakamain.
Ibn Khaldun berpendapat bahwa keadilan bisa diperoleh dari wahyu, akal, dan kebiasaan sosial. Kriteria keadilan terdiri atas: 1) akal dan wahyu, 2) Perwujudan tinggi dari perbuatan manusia dan emanasi Tuhan, 3) Tuhan sebagai subjek keadilan dan yang lain adalah objek baginya, 4) Standar keadilan adalah akal dan wahyu.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. (Al Hujarat: 9)

Hadist Nabi

عن ابي هريرة رضي الله عنه قا ل: قا ل النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقا راله فو جد الرجل الذى اشترى العقا رفي عقاره جرة فيهاذهب فقال له الذى اشترالعقار خذذهبك مني انمااشتر يت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي له الأرض انما بعتك الأرض ومافيها فتحا كما ألى رجل فقال الذي تحاكما أليه ألكما ولد؟ قال أحد هما لي غلام وقال الأخر لي جارية: قال: آنكحواالغلام الجارية وآنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا

Artinya: dari Abu Hurairah ra. Dimana ia berkata, Nabi SAW bersabda: Ada seseorang membeli sebidang tanah kepada orang lain. Lalu orang yang membeli itu mendapat (menemukan) guci didalam tanah tersebut, yang didalam guci ada emasnya. Lantas pihak pembeli berkata kepada penjual tanah tersebut, ambilah emasmu dari saya ini. Sebab sesungguhnya yang saya beli dari kamu adalah tanah. Saya tidak membeli emas kepadamu. Pihak penjual yang yang memiliki tanah itu menjawab, sesungguhnya saya menjual kepadamu tanah dan seisinya. Karena itu pihak pembeli dan pihak penjual saling mencari kebenaran hukum kepada seseorang. Lalu orang yang dimintai hukum ini bertanya, apakah kamu berdua mempunyai seorang anak? Pihak pembeli menjawab, saya memiliki seorang anak laki-laki. Dan pihak penjual menjawab, saya memiliki seorang anak perempuan gadis. Maka orang yang dimintai hukum itu berkata, kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan gadis tersebut dan berilah nafkah jiwa kedua anak tersebut dari emas tadi serta berilah sedekah.

Dari dalil-dalil diatas, baik dari al-quran dan Hadits dapat bahwasannya tugas hakim itu bukan hanya menerima, memutuskan dan mengadili saja tetapi kewajiban atau tugas hakim itu sebagai mediator untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa atau berselisih.

Dasar hukum mediasi di Indonesia

  1. HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
  2. SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
  3. PERMA No 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
  4. PERMA No 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
  5. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Proses Mediasi di Pengadilan Agama

Pada prinsipnya, prosedur mediasi yang diberlakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak berbeda dengan perkara-perkara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan lainnya, yaitu sebagai berikut;

  1.  Tahap Pra-Mediasi

  • Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan kapada para pihak untuk menempuh mediasi.
  • Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
  • Para pihak memilih mediator dari nama-nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama dua hati kerja berikutnya.
  • Apabila telah terdapat kesepakatan, maka para pihak menyempaikan mediator terpilih kepada ketua majelis hakim. Selanjutnya, hal itu diberitahukan kepada mediator yang bersangkutan untuk segera melaksanakan tugas.
  • Majelis hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 hari kerja.
  • Dalam hal para pihak gagal menyepakati mediator terpilih, maka wajib selanjutnya menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang telah memiliki sertifikat. Apabila ternyata pengadilan tidak memiliki hakim bersertifikat, maka hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa memiliki sertifikat yang ditunujuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

2. Tahap Proses Mediasi 

  • Dalam waktu paling lama lima (5) hari kerja sejak mediator disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada masing-masing pihak dan kepada mediator atau kepada hakim mediator yang ditunjuk.
  • Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim.
  • Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
  • Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan “kaukus”.
  • Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal, apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas dan setelah dipanggil secara patut.

3. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

  • Mediator hakim menyelenggarakan mediasi di dalam lingkungan pengadilan. Dengan kata lain, mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
  • Penyelenggaraan mediasi yang diselenggarakan pada salah satu ruang pengadilan agama yang tidak dikenakan biaya.

4. Terdapat Kesepakatan dalam Mediasi

  • Apabila dicapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani rumusan kesepakatan.
  • Apabila dalam mediasi itu para pihak atau salah satu pihak diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
  • Selanjutnya para pihak wajib menghadap majelis hakim dan menyampaikan hasil kesepakatan dalam sidang yang ditentukan, dan dapat menyampaikan permintaan agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
  • Apabila terdapat salah satu pihak tidak menghendaki kesepakatan itu dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan atau yang menyatakan bahwa perkara telah selesai.

5. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

  • Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka mediator wajib menyatakannya secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukannya kepada ketua majelis hakim. Karena itu, majelis hakim akan segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
  • Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara majelis hakim tetap berwenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Apabila para pihak berkeinginan untuk berdamai, maka upaya perdamaian dapat berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak penyampaian keinginan tersebut. Apabila para pihak berkeinginan untuk berdamai, maka upaya perdamaian dapat berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak penyampaian keinginan tersebut.
  • Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, maka pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam proses persidangan perkara.
  • Seluruh catatan dan notula mediator wajib dimusnahkan. Begitu pula mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggung jawaban, baik pidana maupun perdata.

Manfaat Mediasi

  • Dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, sehingga penyelesaian perkara tidak berlarut-larut.
  • Dapat meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.
  • Memperlancar saluran keadilan pada masyarakat.
  • Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak secara sukarela.
  • Percepatan penyelesaian perkara dengan menekan biaya semurah mungkin.

 

 

KESIMPULAN

Mediasi adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Pengadilan, guna mendapatkan jaminan perdamaian dengan mengutamakan rasa keadilam dari kedua belah pihak. Diantara masalah yang dihubungkan oleh para fuqaha dengan lembaga peradilan ialah tahkim. Tahkim yaitu menyerahkan diri atau urusan kepada orang yang dianggap cakap dan pandai menyelesaikan sesuatu dengan menyenangkan kedua belah pihak. Sedangkan hakim ialah orang yang diminta  untuk memberi putusan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. 2009. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana

Amriani, Nurnaningsih. 2011. Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pegadilan. Jakarta: Rajawali

Arto, Mukti. 1996. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Ash Shiddieqy, T.M Hasbi. 1970. Sejarah Peradilan Islam, Jakarta: Bulan Bintang

Mukhlas, Sunaryo. 2011. Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin di Jazirah Arab ke Pengadilan Agama di Indonesia, Bogor: Ghaila Indonesia

Musthofa.  2005. Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana

http://gotzlan-ade.blogspot.com/2013/04/tahkim-dan-mediasi.html



QAWAID AL-FIQHIYYAH AL-ASASIYYAH

Panca kaidah asasiyah semula dinamakan kaidah ushul, yakni kaidah pokok dari segala kaidah fiqhiyah yang ada. Setiap permasalahan furu’iyah dapat diselesaikan dengan kalimat kaidah tersebut walaupun seorang mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum secara tafsili. (muchlis usman, 1996: 107). Beberapa ulama berbeda pendapat tentang kaidah pokok  tersebut (imam musbikin, 2001:37-39) diantaranya sebagai berikut:

  1. Menurut syaikh izzuddin bin abdus-salam (w. 660 H) mengatakan bahwa segala masalah fiqhiyah itu hanya dikembalikan kepada satu kaidah saja yaitu: اعتبر المصالح ودرءالمفاسد Artinya : menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan 
  2. Al-qadli Abu sai’id mengatakan bahwa ulama syafi’iyah mengembalikan sluruh ajaran imam syafi’I  kepada empat kaidah. Dan ini didukung oleh oleh shahib al-majami yang mengambalikan segala kaidah itu kepada empat saja, yakni; a)  keyakinan itu tidak dapat dikalahkan oleh keraguan; b) kesukaran akan menarik kepada kemudahan; c) kemudharatan itu harus dilenyapkan; d)  adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
  3. Al-qadli Husein berpendapat bahwa kaidah yang dipandang induk itu ada lima yang disebut panca kaidah. Begitupula dengan golongan muta’akhirin. Mereka menambahkan dari empat kaidah diatas dengan satu kaidah lagi yakni: الآ مر بمقا صدها artinya“segala urusan tergantung kepada tujuannya”

Tetapi dalam dalam artikel ini kami hanya membahas lima kaidah atau yang disebut dengan”panca kaidah”. Panca kaidah itu digali dari sumber-sumber hukum, baik melalui al-quran dan as-sunnah maupun dalil-dalil istinbath karena itu, setiap kaidah didasarkan atas nash-nash pokok yang dapat dinilai sebagai standar hukum fiqih, sehingga sampai dari nash itu dapat diwakili dari sekian banyak  nash-nash ahkam.(muchlis usman, 1996: 107).

KAIDAH YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI TUJUAN

Teks Kaidahnya:

 الآمور بمقاصدها  artinya “Setiap perkara tergantung pada tujuannya.”

Dasar-dasar Nash Kaidah

Firman Allah SWT

وما امرو االا ليعبدواالله مخلصين له الد ين حنفاء

“Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (QS. al-Bayyinah:5).

انماالآعما ل با لنيا ت وانما لكل امرئ ما نوى

Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niati (HR.Bukhari)

Eksistensi Niat

Al-Baidlowi menyatakan bahwa niat merupakan ungkapan yang membangkitkan kehendak hati tentang apa yang dilihat yang bertujuan untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan serta semata-mata untuk mencari rida Allah atas hikmah memenuhi perintah-Nya.(as- suyuthi, TT: 22). Para fuqaha berbeda dalam mendudukan niat. Menurut abu hanifah niat merupakan salah satu syarat untuk melakukan suatu perbuatan, sedang menurut imam syafi’I niat, merupakan rukun dari suatu perbuatan.( Abdurrahman al-jaziri, TT: 73). Pada dasarnya, ibadah itu membutuhkan niat dan ada pula yang tidak membutuhkannya. Ibadah yang membutuhkan niat adalah ibadah yang amaliyah yang memerlukan penjelasan(ta’yin) seperti niat shalat. Dan ibadah yang tidak membutuhkan niat, karena bukan ibadah amaliyah yang diperintahkan secara adat, seperti bacaan syahadatain

Kaidah-kaidah yang Berkenaan Dengan Niat

“Suatu (amalan) yang disyaratkan untuk dijelaskan, maka kesalahannya akan membatalkan perbuatannya.” (Abdul Hamid Hakim, 1956:73). Misalnya: seseorang melakukan shalat zuhur kemudian dia niat shalat ashar, maka shalatnya tidak sah.


KAIDAH YANG BERKENAAN DENGAN KEYAKINAN

Teks Kaidahnya:

 اليقين لايزال با لشك artinya; “Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.”

Dasar-dasar Nash Kaidah

Sabda Nabi SAW

 اذا شك احد كم فى صلا ته فلم يد ركم صلى أثلا ثا او اربعا فليطرح الشك واليبن على ماا ستيقن

Apabila salah seorang di  antara kalian  ragu dalam mengerjakan shalat, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan tiga atau empat maka buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah kepada apa yang diyakini ( yang paling sedikit). ( HR. turmudzi dari Abdurrahman)

Dari hadits diatas menyatakan Bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Misalnya seseorang ragu-ragu berapa rakaat yang ia lakukan dalam shalatnya, maka yang yakin adalah rakaat yang paling sedikit, karena yang paling sedikit itu yang yakin, sedangkan yang paling banyak merupakan yang diragukan. Adapun kata yakin disini mempunyai arti sesuatu yang tetap, baik dalam penganalisaan maupun dengan dalil “(Abdul Mujib, 1980: 25), sedangkan syak merupakan suatu yang tidak menentu antara ada dean tidaknya dan dalam tidak ketentuan itu  sama antar batas kevbenaran dan kesalahan tanpa dapat dimenangkan salah satunya.

Pembagian Syak

Abu Hamid al-Asfiroyini bahwa syak (keragu-raguan) terdapat 3 macam, yaitu:

a.       Keragu-raguan yang berpangkal dari yang haram.

b.      Keragu-raguan yang berpangkal dari yang mubah.

c.       Dan keragu-raguan yang tidak diketahui pangkal asalnya.


KAIDAH YANG BERKENAAN DENGAN KONDISI MENYULITKAN

Teks Kaidahnya

المشقة تجلب التسير artinya; “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan.

Dasar-dasar Nash Kaidah

Firman Allah SWT:

يريد الله بكم اليسرولا يريدبكم العس
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, (QS. al- Baqarah:185)

Sabda Nabi SAW; Agama itu memudahkan, agama yang disenagi allah adalah agama yang benar dan mudah (HR. Bukhari dari Abu hurairah)

Rasionalisasi Kemudahan Dalam Islam

Allah SWT memberikan 3 alternatif bagi perbuatan manusia, yakni positif (wajib), cenderung ke positif (sunnah), netral, cenderung ke negatif (makruh) dan negatif (haram).Dalam kondisi ini Allah SWT memberikan hukum rukhshah yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu  pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan Azimah seimbang dengan kebolehan melakukan rukhshah.(wahbah, as-zuhaili, 1982: 40). Allah SWT berfirman:

يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الا نسان ضعيفا

Allah menghendaki keringanan pada kalian, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. (QS. an-Nisa:28).

Klasifikasi Kesulitan

  1. Kesulitan Mu’tadah Yaitu kesulitan yang alami, dimana manusia mampu mencari jalan keluar nya sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan.
  2. Kesulitan Qhairu Mu’tadah, Yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana jika ia manusia tidak mampu memikul kesulitan itu niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya karena kesulitan itu dapat diukur oleh kriteria akal.

Tingkatan Kesulitan Dalam Ibadah

  1. Kesulitan Adhimah Yaitu kesulitan yang dikhawatirkan akan rusaknya jiwa ataupun jasad manusia, karena memelihara jiwa dan anggota badan merupakan upaya untuk kemaslahatn dunia akhirat yang lebih dipentingkan dari ibadah.
  2. Kesulitan Khofifah Yaitu kesulitan karena sebab yang ringan, seperti kebolehan menggunakan muza jika sangat dingin menyentuh air.
  3. Kesulitan Mutawasithah Yaitu kesulitan yang tengah-tengah antara yang berat dan ringan

Sebab-sebab Adanya Kesulitan

  1. Karena Safar (berpergian)
  2. Karena Marodl (Sakit)
  3. Karena Ikrah (Terpaksa atau dipaksa)
  4. Karena Nisyam (Lupa)
  5. Karena Jahl (Bodoh)
  6. Karena Usrun dan Umumul Balwa (Kesulitan)
  7. Karena Nash (Kekurangan)

Bentuk-bentuk Keringanan Dalam kesulitan

  1. Tahfitul Isqoth (Meringankan dengan menggugurkan)
  2. Tahfitul Tanqish (Meringan degan mengurangi)
  3. Tahfitul Ibdal (Meringankan dengan mngganti)
  4. Tahfitul Taqdim (Meringankan dengan mendahulukan waktunya)
  5. Tahfitul Ta’kir (Meringankan dengan mengakhirkan waktu)
  6. Tahfitul Tarkhsih (Meringankan dengan kemurahan)

Kaidah-kaidah yang Berkaitan Dengan Kondisi Menyulitkan

“ Semua yang melampaui batas, maka (hukumnya) berbalik kepada kebalikannya.” (Wahbah az-Zuhaili, 1982: 221). Misalnya, pada dasarnya seorang saksi adalah laki-laki yang terpercaya, namun bila tidak ada laki-laki sama sekali maka boleh digantikan oleh wanita bahkan anak kecil, tetapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan.

KAIDAH YANG BERKENAAN DENGAN KONDISI MEMBAHAYAKAN

Teks Kaidahnya:

الضرر يزا ل artinya; “Kemadlaratan harus dihilangkan".

Dasar-dasar Nash yang Berkaitan

Firman Allah SWT:

ان الله لا يحب المفسدين

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. al-Qashash:77)

Perbedaan Antara Masyaqqot (Kesulitan) Dengan Darurat

Masyaqqot adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika ia tidak diselesaikan maka mengancam agam, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.

Kaidah yang Berkenaan Dengan Kondisi Madarat

  1. kemudaratan-kemudaratn itu dapat memperbolehkan keharaman. Dasar Nash kaidah ini adalah firman Allah SWT:“Dan Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (QS. al-An’am:119)
  2. apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kemudaratannya. (as-suyuthi, TT, 1956 :81)

Kepentingan manusia akan sesuatu dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

  1. Darurat, merupakan kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena apabila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan kerusakan.
  2. Hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak di penuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kesulitan
  3. Manfaat, yaitu kepentingan manusia untik menciptakan kehidupan yang layak.
  4. Fudu, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk lebih-lebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman.

Contoh kaidah diatas adalah bahwa darah para pejuang Islam ketika perang dianggap suci untuk dipakai shalat, tetapi bila mengenai orang lain dianggap najis dan sebagainya.

Perbedaan darurat dengan hajat:

Darurat lebih berat keadaannya sedang hajat hanya sekedar butuh. Hukum darurat dalam mengecualikan terhadap hukum yang sudah ditetapkan walaupun terbatas waktu dan kadarnya. Sedang syarat adanya hajat adalah sebagai berikut:

  1. Ia membutuhkan atas ketidakberlakuan hukum asal karena adanya kesulitan (haraj masyaqqot) yang tidak bisa terjadi.
  2. Sesuatu yang dihajati itu patut menggunakan hukum istisna’ (pengecualian) bagi individu kebiasaan.
  3. Hajat yang dihadapi merupakan hajat yang jelas untuk satu tujuan bagi hukum syara’.
  4. Kedudukan hajat sama dengan darurat dalam aspek penggunaan kadar yang dibutuhkan.

KAIDAH YANG BERKENAAN DENGAN ADAT KEBIASAAN

Teks Kaidahnya

العادة محكمة artinya “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dasar-dasar Nash Kaidah

Firman Allah SWT:

  ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“ Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.)QS. Al-a’raf : 199)

Sabda Nabi SAW

العا دة ما استمر النا س عليه على حكم المعقول وعا د وااليه مرة بعد اخرى

Apa  yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi allah (HR. Ahmad dari Ibnu Mas’ud)

Pengertian ‘adah atau ‘urf

Jumhur ulama berpendapat bahwa ‘adah dan ‘urf itu mempunyai arti yang sama yaitu adat kebiasaan. Sedangkan sebagian fuqaha membedakannya. Menurut Al-jurjani, ‘adah adalah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena logis (Abdul Mujib, 1980: 40). Sedangkan ‘urf adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.

Syarat diterimanya ‘urf/’adah

  1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat
  2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terus- menerus
  3. Tidak bertentangan dengan nash, baik al-qur’an maupun as-sunnah
  4. Tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.(Masjfuk Zuhdi,1990: 124)

Kaidah yang berkaitan dengan ‘adah

Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada ‘urf (Abdul Hamid Hakim, 1956 : 84)